Surabaya, 19 Juni 2025 — Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah sukses menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di Jawa Timur Tahun 2025. Bertempat di Ruang Rapat Binaloka Adhikara, Kantor Setda Provinsi Jawa Timur. Rapat ini dihadiri oleh 67 peserta dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/kota, Kementerian Agama, organisasi masyarakat, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dari berbagai wilayah di Jawa Timur.

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menekan angka perkawinan anak di wilayahnya. Peserta yang hadir meliputi perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, serta OPD terkait dari kabupaten/kota dengan angka perkawinan anak yang masih tinggi. Turut hadir pula perwakilan dari organisasi masyarakat keagamaan seperti Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU Jawa Timur dan PW Aisyiyah Jawa Timur, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat yang diwakili Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Non Pelayanan Dasar menyampaikan pentingnya sinergi multi-pihak untuk mengatasi permasalahan perkawinan anak yang kompleks. “Perkawinan anak memiliki dampak serius terhadap tumbuh kembang anak, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, kolaborasi dari berbagai sektor dan elemen masyarakat sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Materi yang disampaikan dalam Rakor meliputi:

1. Perspektif Islam Tentang Usia Ideal Perkawinan oleh Bapak Dr. Imam Nahe’i MHl. dari Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo Situbondo;
2. Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Perkawinan Anak oleh Bapak Munir Kemenag Kanwil Jawa Timur;
3. Praktik Baik Pencegahan Perkawinan Anak Berbasis Masyarakat oleh Ibu Suti’ah LPKP Jawa Timur.

Diskusi dalam rapat berjalan dinamis, menghasilkan berbagai masukan dan strategi efektif untuk pencegahan dan penanganan kasus perkawinan anak. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, rapat koordinasi ini telah merumuskan surat rekomendasi yang berisi langkah-langkah konkret dan strategi terpadu. Surat rekomendasi ini nantinya akan dikirimkan kepada seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, khususnya yang memiliki tingkat perkawinan anak yang tinggi, sebagai panduan upaya pencegahan dan penanganan di wilayah masing-masing.

Tujuan utama rapat ini adalah memberikan pemahaman kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait program pencegahan perkawinan anak di Jawa Timur serta membahas strategi peningkatan kesadaran masyarakat dalam mencegah perkawinan anak.

Komitmen daerah juga terlihat dengan kehadiran OPD terkait dari kabupaten/kota yang memiliki angka perkawinan anak tinggi. Selain itu, partisipasi aktif dari organisasi masyarakat keagamaan seperti PW Muslimat NU Jawa Timur dan PW Aisyiyah Jawa Timur, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat, menegaskan pentingnya pendekatan multisektoral dalam isu ini.

Melalui Rakor ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan langkah bersama antara Pemerintah Daerah, tokoh agama, serta masyarakat dalam mencegah dan menangani perkawinan anak di Jawa Timur, demi perlindungan hak-hak anak dan masa depan generasi penerus yang lebih baik.

SURABAYA, 3 JULI 2025 – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat menggelar rapat koordinasi Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Jawa Timur Tahun 2025. Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Jayabaya, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (03/07) ini menjadi bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengoptimalkan pelaksanaan Perda Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta sebagai langkah konkret untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan guna menekan angka TPPO di Jawa Timur.

Sebanyak 75 peserta hadir dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan stakeholder yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Migran Care Jawa Timur, serta Polda Jawa Timur yang hadir sebagai narasumber.

Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Indonesia (BP2MI), Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang pekerja migran terbanyak secara nasional, dengan jumlah penempatan sebanyak 79.001 orang. Kabupaten Ponorogo, Blitar, Malang, dan Tulungagung menjadi kabupaten asal Pekerja Migran Indonesia (PMI) tertinggi di Jawa Timur, dengan negara tujuan utama mencakup Hongkong, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan.

Dalam rapat tersebut diketahui bahwa minimnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, penyebaran informasi yang tidak merata, pendidikan yang rendah, jeratan hutang, kekerasan, tingginya angka pengangguran, daya tarik gaji yang tinggi, serta pendapatan masyarakat yang rendah menjadi faktor pendorong utama migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Selain faktor pendorong, pemerintah juga menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pencegahan TPPO, seperti ketidaksiapan PMI (secara mental, fisik, bahasa, keterampilan, dan hukum), serta berbagai pelanggaran hak saat berada di negara tujuan (seperti gaji yang tidak dibayarkan, overwork, overstay, dan kekerasan).

Menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah merumuskan berbagai strategi dalam upaya penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Di antaranya adalah sosialisasi, edukasi, dan pelatihan secara masif bagi calon PMI. Didukung pula dengan penguatan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Kemlu RI, BP2MI, LSM, serikat buruh, hingga perguruan tinggi. Menjadikan upaya-upaya pencegahan dan perlindungan PMI sebagai program prioritas pembangunan Nasional. Melakukan upaya preventif, seperti pengawasan ketat terhadap lembaga pendidikan dan sejenisnya. Melakukan pembagian tugas secara rill, dan membangun sinergi dengan seluruh pihak-pihak terkait.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah menjadi isu regional di kawasan Asia Tenggara, sehingga memerlukan kerjasama yang menyeluruh dari berbagai pihak. Oleh karena itu, hasil rapat ini dapat menjadi langkah konkret bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merespon isu perdagangan orang guna menangani permasalahan pekerja migran, serta menekan jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di masa mendatang.

Keluarga besar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur @kesratvjatim_official mengadakan halal bihalal serta pembinaan SDM dan pertemuan rutin DWP Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jatim @dwp.rokesrajatim.

Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Bapak Imam Hidayat, S.Sos, M.M selaku Kepala Biro Kesra. Beliau mengucapkan mohon maaf lahir batin "Izinkan saya mohon maaf lahir dan batin semoga amal ibadah kita selama bulan ramadhan bagi yang muslim diterima Allah SWT dan kita dipertemukan kembali kepada ramadhan yang akan datang agar kita semuanya diberikan panjang umur sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun."

Beliau juga menyampaikan bahwa halal bihalal yang dilaksanakan ini merupakan wadah untuk saling bersilaturahmi menjaga hubungan baik dan merajut benang ukhuwah islamiyah.

Dihadiri pula Asisten Administrasi Umum Bapak Dr. H. Akh. Jazuli, SH, M.Si, Kepala Biro Hukum @birohukumjatim Ibu Lilik Pudjiastuti, Kepala Biro Administrasi Pembangunan @biroapjatim Bapak Sigit Panoetoen, Bapak Budi Staf Ahli Gubernur Jawa Timur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Sebagai pengisi acara Utama Bapak Dr. H. Akh. Jazuli, SH, M.Si. Dalam ceramah beliau menjelaskan pentingnya rasa Syukur karena syukur merupakan satu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tenteram, dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah SWT. Agar tidak seperti 

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُۙ - ١

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَۗ - ٢

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur (QS At-Takasur [102]: 1-2).

#halalbihalal #jawatimur #syukur #islam (indira)

Desk Administrasi Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat atau "Desa Basra" merupakan bentuk pembaharuan dalam pemberian dukungan layanan administrasi hibah agar lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan Aplikasi Abah Kesra (Aplikasi Hibah Biro Kesra) dan platform digital pendukung lainnya.

Suasana Rapat Pertama kordinasi persiapan upacara di Ruang Rapat Biro Kesejahteraan Rakyat Lantai 5 Setda Provinsi Jatim, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Kamis (2/12/2021).

Surabaya - Dalam rangka persiapan pelaksanaan upacara Parade Surya Senja (PSS) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat pertama kordinasi persiapan upacara di Ruang Rapat Biro Kesejahteraan Rakyat Lantai 5 Setda Provinsi Jatim, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Kamis (2/12/2021).

Kepala Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I, Kusmiartini menjelaskan maksud dilaksanakan upacara Parade Surya Senja 2021 adalah untuk menguatkan sosial kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme generasi muda.

Mengingat kegiatan yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini nantinya akan diisi oleh generasi muda mulai dari siswa SMP, SMA, SMK hingga Mahasiswa dari perwakilan kabupaten/kota di Jawa Timur. Termasuk untuk penampilan drumband dan tari.

Saat Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyambut kedatangan Pembalap Muda Andalan Indonesia Mario Suryo Aji di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (1/12/2021) (Humas Pemprov Jawa Timur).

Surabaya - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyambut kedatangan Pembalap Muda Andalan Indonesia Mario Suryo Aji di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (1/12/2021)

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah memberikan jaket kulit berwarna hitam kepada Mario. 

Begitu pun sebaliknya Mario juga menyerahkan helm berwarna putih yang ditandatanganinya.

Suasana Rapat Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Bersama Komisi E (Kesra) DPRD Jawa Timur di Taman Dayu Golf Club & Resort Pasuruan Jawa Timur, Rabu (1/12/2021).

Pasuruan - Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melakukan rapat kerja bersama Komisi E (Kesra) DPRD Provinsi Jawa Timur di Taman Dayu Golf Club & Resort Pasuruan Jawa Timur, Rabu (1/12/2021).

Dalam rapat kali ini, membahas persiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo. Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto mengatakan kebijakan pemerintah daerah maupun pusat akan berkesinambungan baik dari pendapatan maupun belanja.

Saat Para Pengurus Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur, ASN Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Timur bersilaturahmi, studi banding serta ziarah ke Pesantren NW Anjani Lombok Timur dan Nahdlatul Wathan (NWDI) Pancor TG KH Zainuddin Abdul Majid pada tanggal 28 November - 1 Desember 2021.

Surabaya - Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan silaturahmi dan studi banding ke Pesantren Nahdlatul Wathan (NW) Anjani Lombok Timur dan Nahdlatul Wathan (NWDI) Pancor TG KH Zainuddin Abdul Majid pada tanggal 28 November - 1 Desember.

Kunjungan ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung tradisi, struktur pengurusan, pengaruh hingga pemberdayaan pesantren melalui penguatan jaringan kerja.

Suasana Tamu Undangan saat Final Olimpiade Matematika dan Al Quran (OMATIQ) ke-6 yang digelar oleh Yayasan Yatim Mandiri di Auditorium ICMBS (Insan Cendekia Mandiri Boarding School) Sidoarjo, Sabtu (27/11/2021).

Surabaya - Olimpiade Matematika dan Al Quran (OMATIQ) ke-6 yang digelar oleh Yayasan Yatim Mandiri telah memasuki babak final. 

Sebanyak 200 peserta delegasi dari 46 kota di 12 Provinsi berkompetisi dalam ajang kreasi bagi anak-anak yatim dhu'afa ini. 

Mereka mengikuti OMATIQ dengan hadir secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di Auditorium ICMBS (Insan Cendekia Mandiri Boarding School) Sidoarjo, Sabtu (27/11/2021).

(Dari Kiri) - Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Doni Nugroho S, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo. Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto dan Kepala Bidang Penais Zawa Kemenag Wilayah Jawa Timur, Mufi Imron Rosyadi di Swiss-Belinn Manyar Surabaya, Kamis (26/11/2021). (SURYA - MOHAMMAD ZAINAL ARIF)

Surabaya - Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo. Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto menghadiri kegiatan dialog kerukunan intern umat beragama yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementarian Agama Provinsi Jawa Timur selama dua hari 25-26 November 2021.

"Dialog kerukunan intern umat beragama ini penting untuk dilakukan supaya muncul komitmen bersama dalam membangun bangsa, negara dan dalam amaliyah ajaran agama dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya.